LIBERALISME YANG MANA?

Semua unsur di alam semesta, ujar Fritjof Capra, berubah, tumbuh dan bergerak seperti tarian Siva. Tak ada yang diam statis. Dunia pemikiran tak luput pula dari pertumbuhan itu. Berbagai ideologi besar terus menyempurnakan diri, memenuhi kebutuhan baru ataupun harapan lama yang belum terjangkau. Karena itulah kita mendengar penuh hormat pernyataan Menko Polkam. Ada lima sumber kerawanan yang perlu diwaspadai, ujarnya.

Satu diantaranya adalah liberalisme. Ideologi liberalisme sudah tumbuh ratusan tahun. Sejarah mencatat perubahannya di berbagai tahap waktu. Ada beberapa varian yang kini dikenal. Ada pergeseran nilai liberalisme di beberapa tahap sejarah, yang bukan saja berbeda tapi bertentangan satu sama lain.
Liberalisme varian yang mana, dan di tahap sejarah yang kapan, yang perlu diwaspadai itu? Dan bukankah produk dari liberalisme itu adalah negara barat yang sekarang ini paling maju, secara ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan kebersihan pemerintahnya? Mengapa liberalisme yang sudah membuktikan prestasinya dalam dunia nyata itu malah harus diwaspadai?

Ide

Waktu merubah banyak hal. Ia juga merubah isi dan kandungan ideologi walau nama dan label ideologi itu tetap sama. Berbagai konsep besar dalam politik mengalami pergeseran makna. Sebut saja perubahan arti kata ideologi. Karl Marx (1818-1883) mengartikan ideologi sebagai kesadaran palsu yang digunakan penguasa untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Melalui ideologi, kelompok yang dirugikan dapat tidak menyadari apa yang sesungguhya terjadi, bahkan turut memberi legitimasi atas situasi yang sebenarnya merugikan mereka.

Ideologi berkonotasi negatif karena ia mendistorsikan kesadaran. Namun pihak yang tidak menyetujui program ekonomi politik Karl Marx, menuduh ajarannya (Marxisme) juga sebagai ideologi, sebagai kesadaran palsu. Lalu yang manakah yang tidak palsu? Siapa penentunya? Ideologi akhirnya mengalami pergeseran makna. Karena setiap kesadaran dapat dicap sebagai ideologi, kini ideologi tidak lagi diartikan sebagai kesadaran palsu. Ia diberi status baru, sebagai platform politik sebuah kelompok masyarakat. Ideologi berubah berkonotasi positif.
Pada tahap ini, ideologi masih hanya berbentuk sebuah grand design masyarakat yang terpadu. Liberalisme dan Marxisme adalah dua contoh ideologi dalam pengertian ini. Di dalamnya terdapat baik sistem ekonomi ataupun sistem politik sebagai satu kesatuan. Pengertian ideologi berubah lagi. Ia tidak hanya ditujukan kepada grand design ekonomi politik, tapi juga sistem simbol yang memiliki fungsi integratif. Kitapun menyebut ideologi Pancasila. Walau di dalam Pancasila, belum terumuskan sistem ekonomi dan politik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain, tapi ia sudah berfungsi sebagai sistem simbol yang dapat mengintegrasikan sebuah komunitas.
Seperti halnya ideologi, pengertian kapitalisme juga berubah. Pada awal kelahirannya di masa revolusi industri abad 18, kapitalisme merujuk kepada sistem ekonomi politik yang memisahkan secara ketat pemilik modal dan buruh. Pemilik modal berfungsi sebagai pengelola dan penentu jalannya perusahaan dengan mengambil nilai lebih dan mengeksploitasi buruh. Namun dengan berkembangnya kelas menengah dan lahirnya para menajer, kapitalisme mengalami perubahan yang significant. Pengelola dan pemilih strategi perusahaan tidak lagi ditangani oleh pemilik modal, tapi oleh sebagian buruh itu sendiri yang sudah berubah posisi menjadi manager karena pendidikannya.

Terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola. Revolusi manajer membuat jarak antara pemilik modal dan buruh tidak setajam sebelumnya. Kini kapitalisme berubah lagi menjadi kapitalisme populer. Pemilik modal tidak lagi dimiliki secara tunggal oleh pengusaha pendiri perusahaan itu. Melalui bursa saham, para buruh dan masyarakat dapat pula menjadi bagian pemilik modal perusahaan itu. Dalam kapitalisme populer, buruh dapat menjadi salah satu pemilik perusahaannya.
Kasus di atas cukup ilustratif. Betapa label sebuah sistem itu tetap sama: Kapitalisme. Namun kandungan dan pengertiannya sudah berbeda di beberapa tahap sejarah. Liberalisme .

Liberalisme terkena pula pergeseran makna. Dapat kita sebut, pendiri awal paham ini di bidang ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790), di bidang politik dan paham agama adalah John Locke (1632-1704). Paham ini beranggapan bahwa kebebasan individual adalah nilai tertinggi dalam kehidupan sosial. Setiap individu itu harus dibiarkan memburu nilai dan kepentingannya, sejauh ia tidak melanggar kebebasan orang lain, melakukan kekerasan dan paksaan.

Peran pemerintah dan agama di dalam liberalisme awal sangat minimal. Negara hanya boleh terlibat di bidang yang tak dapat dilakukan masyarakat secara individual, seperti menjaga keamanan dan membuat hukum untuk melindungi kebebasan individual. Agama disingkirkan dari dunia publik, dan dijadikan persoalan pribadi semata.

Dengan hadirnya Great Depression di tahun tiga puluhan dan hadirnya Keynes ( 1883 1946), liberalisme menghasilkan varian baru. Sikap non-intervensi pemerintah di dunia ekonomi dianggap gagal dan menjadi penyebab Great Depresion itu. Keynes mengenalkan prinsip keterlibatan pemerintah, yang kini berkembang menjadi ekonomi makro. Lalu paham ini berkembang menjadi prinsip welfare State. Bagi prinsip ini, bukan kebebasan yang menjadi nilai tertinggi kehidupan, tapi keadilan. Mekanisme pasar semata tak dapat membuahkan keadilan karena ia mengarahkan resources yang ada ke tangan yang paling efisien. Mereka selalu hanya segelintir.

Orang miskin yang banyak itu punya hambatan untuk efisien. Keadilan, karenanya, selalu menghendaki keterlibatan pemerintah untuk membantu kaum miskin melalui welfare program dan sistem perpajakan. Friedrich A Von Hayek (1899-1992) dan Milton Friedman (1912 – ) mengeritik keras liberalisme versi welfare state ini dan kembali mempopulerkan liberalisme awal. Pemerintah bagi mereka bukan solusi, tapi problem. Jika pemerintah dibiarkan terlibat dalam mekanisme pasar di luar kasus market failure, ekonomi justru menjadi semakin buruk.

Lalu bagaimana dengan kaum miskin, jika pemerintah tidak dibolehkan turut campur? Untuk menolong mereka, pemerintah tetap menggunakan uang masyarakat. Mengapa masyarakat itu tidak secara langsung memberi bantuan kepada kaum miskin, tanpa harus menggunakan tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah justru membuat bantuan tidak efisien, karena uang itu digunakan juga untuk membayar gaji birokrasi, belum lagi korupsi yang terjadi.
Masyarakat hanya mungkin membantu dengan basis sukarela. Agama yang mengajarkan hidup bersedekah dan saling tolong sangat sesuai dengan kerangka liberalisme baru (neo conservatism). Tak heran jika liberalisme varian ini banyak melakukan kerja samadengan kelompok agama. Liberalisme awal yang sebelumnya sinis atas agama, kini malah berkolaborasi.

Di AS, liberalisme versi welfare state menjadi platform partai demokrat. Mereka sangat perduli dengan kaum the have not dan menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar. Sedangkan liberalisme baru (neo consevatism) menjadi platform partai republik. Mereka sangat perduli dengan mekanisme pasar dan kehidupan agama. Kedua liberalisme ini tetap disatukan oleh penghargaan yang sangat tinggi kepada rule of law dan politik demokrasi.

Alasan

Ketika kita ingin mewaspadai Liberalisme, varian manakah yang dimaksud dan mengapa? Jika komunisme ingin diwaspadai, itu lumrah mengingat semua negara komunis kini sudah dan tengah di ambang kehancuran. Sedangkan liberalisme justru membawa negaranya di puncak kejayaan seperti ditunjukan oleh negara AS dan Eropa Barat.
Jika tak suka liberalisme karena kegagalan demokrasi liberal dalam sejarah kita, itu harus tetap dikaji kritis. Penyebab kegagalan itu apakah liberalisme an sich ataukah justru karena sebab lainnya?

Jika kita menolak liberalisme karena dianggap tak sesuai dengan kebudayaan nasional, alasan ini semakin runyam lagi. Bukankah seluruh peradaban yang muncul dalam sejarah adalah milik semua manusia, milik semua negara nasional? Semua puncak peradaban dunia, termasuk liberalisme, harus kita anggap sebagai bagian dari kebudayaan nasional
yang dapat kita ambil, jika memang membawa kebaikan.

(Media Indonesia, 25 April 1995) Denny JA